Oleh: Risky Ristiandy


Yusril Ihza Mahendra. Siapa tidak mengenal sosok ahli sekaligus pakar hukum tata negara yang eksistensinya sudah tak diragukan lagi di negeri ini. Nama yang telah malang-melintang di sekian era presiden Republik Indonesia. Terakhir, namanya hangat saat ia sukses memimpin sidang gugatan Pilpres 2019 lalu untuk pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Geliat politik putra keempat dari 11 bersaudara ini, tak bisa dilepaskan kaitannya dengan perpolitikan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Belitung Timur.

Keinginan Yusril untuk mencalonkan anaknya, Yuri Kemal sebagai Calon Bupati Belitung Timur 2020-2024 menjadi isu hangat di Belitung Timur dan kerap dikaitkan dengan isu dinasti politik. Hal ini karena petahana Bupati Belitung Timur saat ini adalah Yuslih Ihza, kakak kandung dari Yusril sekaligus paman Yuri.

Dinasti politik memang seperti duri dalam daging bagi demokrasi elektoral di Indonesia. Pablo Querubin, dalam jurnal yang berjudul Family and politics: Dynastic persistence in the Philippines (2016) mendefinisikan dinasti politik sebagai satu atau sejumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi kekuasaan dalam suatu wilayah geografis tertentu. Jika mengacu kepada definisi di atas, maka sah kiranya untuk menyebut bahwa upaya Yusril meneruskan kepemimpinan keluarga Ihza di Belitung Timur sebagai satu bentuk dinasti politik. Yang menarik, upaya Yusril mencalonkan anaknya harus mengorbankan kakak kandungnya Yuslih yang masih ingin maju dalam Pilkada Belitung Timur tahun ini.

Sejak kejatuhan Soeharto, dinasti politik mulai lebih masif mewarnai kontestasi politik di Indonesia, baik Pilkada maupun Pileg. Bahkan, di beberapa daerah dinasti politik ini sukses menduduki jabatan politik hingga beberapa generasi. Beberapa dinasti yang terkenal misalnya keluarga Yasin Daeng Limpo di Sulawesi Selatan, keluarga Saukani di Kalimantan Timur, keluarga Ratu Atut di Banten, keluarga Sri Hartini dan Sri Mulyani di Klaten, hingga keluarga Alex Nurdin di Sumatera Selatan.

Salah satu dampak negatif dari dinasti politik adalah rawan penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengapa demikian? Pejabat politik yang korup harus memastikan bahwa penerusnya bukan lawan politiknya untuk memastikan tidak ada kemungkinan pembongkaran korupsi yang ia lakukan. Buktinya, beberapa pelaku dinasti politik berakhir dibui akibat kasus korupsi. Sri Hartini tertangkap KPK akibat kasus jual beli jabatan. Rita Saukani tertangkap KPK karena masalah penerbitan izin tambang. Terakhir, Ratu Atut dibui atas kasus pengadaan alat kesehatan dan merugikan negara hampir 80 Milyar.

Yang menjadi tanda tanya, mengapa Yusril harus mencalonkan anaknya yang notabene besar dan berkarir di Jakarta? Padahal, kakak kandungnya baru satu periode memimpin Belitung Timur. Saya menduga Yusril skeptis jika kakaknya mampu memenangi Pilkada di Belitung Timur untuk periode yang kedua. Hal ini tidak terlepas dari kabar burung yang mengatakan bahwa kurang baiknya reputasi Yuslih di kalangan masyarakat dan banyak masyarakat yang tidak puas akan kepemimpinan kakak Yusril tersebut.

Sebaliknya, Burhanuddin, Wakil Bupati saat ini, yang juga ikut berkontestasi menjadi calon Bupati, merupakan tokoh yang populer di kalangan warga lokal sekaligus menduduki posisi teratas dalam survei elektabilitas calon bupati. Dua faktor di atas merupakan hitung-hitungan politik yang realistis bagi Yusril untuk mencalonkan Yuri.

Saat ini, Yuri telah memborong 12 kursi atau 48% dari total kursi DPRD di Kabupaten Belitung Timur. Pada saat yang bersamaan, 6 kursi DPRD dari Golkar, PKS, dan PAN telah sepakat untuk mengusung Burhanuddin. Sedangkan 7 kursi DPRD tersisa digadang-gadang juga telah merapat ke kubu Yuri dan Burhanuddin. Artinya, hampir sirna keinginan Yuslih untuk mengikuti kompetisi ini. Dalam bahasa lain, ia kalah sebelum bertanding. Hal inilah yang membuat Yuslih sempat mengungkapkan ke-baper-an dalam salah satu media lokal beberapa waktu lalu dan mengancam ingin mundur dari jabatannya sebagai bupati.

Pertanyaan saya sebagai warga Belitung Timur, mengapa harus keluarga Ihza lagi? Saya masih bisa mentolelir apabila Yuri ini adalah sosok yang mengerti permasalahan warga Belitung Timur. Masalahnya, Yuri besar dan hidup di Jakarta, tidak di Belitung Timur. Lalu, bagaimana ia bisa memahami problem warganya jika ia tidak pernah hidup berdampingan dengan warga Belitung Timur? Bahkan, mungkin ia tidak mengetahui jika ada dusun bernama Batu Belida di pesisir selatan kabupaten ini.

Keinginan dan hasrat dari satu golongan untuk tetap berkuasa melebihi kapasitasnya dalam membawa kepentingan publik tidak baik dalam demokrasi. Dinasti politik juga memperburuk kualitas dan citra demokrasi Indonesia. Hal ini ditambah dengan parliamentary threshold 20 persen dari kursi atau 25 persen akumulasi suara sah partai pengusung. Adanya ambang batas ini, semakin memperbesar peluang terjadinya dinasti politik, bukan hanya di Belitung Timur, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia.

Maka sebagai masyarakat, kita harus cerdas dalam memilih pemimpin. Kualitas dari seorang pemimpin tidak ditentukan dari keluarga mana ia berasal, tetapi ditentukan oleh personalia seseorang tersebut. Kehadiran Yuri Kemal, putra Yusril sekaligus keponakan dari Yuslih, mengingatkan kita bahwa dinasti politik itu ada di depan mata kita warga Belitung Timur.

Hal ini sejatinya mampu menjadi pelajaran bagi kita. Kebebasan demokrasi tidak bisa kita batasi dengan ambang batas suara dukungan parlemen. Karena suara sejati bukanlah milik wakil rakyat di DPRD, tetapi milik seluruh rakyat. Jangan sampai harapan rakyat putus di tangan dewannya sendiri.