Sebelum beranjak terlalu jauh untuk membaca pasal demi pasal pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), terdapat persoalan lain yang harus disoroti secara cermat, yaitu perihal keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam agenda setting pembentukan hingga pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU Ciptaker. Sebab, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat pada agenda setting pengambilan sebuah kebijakan adalah keharusan dalam negara demokrasi.

Sejak awal pembahasan RUU Omnibus Law telah mendapat penolakan dari berbagai pihak. Hal ini terbukti dengan banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh serta beberapa organisasi masyarakat di fase awal pembahasan. Kendati demikian, DPR bersama Pemerintah tetap semangat untuk membahas dan menetapkan RUU Ciptaker menjadi UU Ciptaker tanpa menghiraukan berbagai kritikan dan tuntutan dari masyarakat.

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa terdapat kecacatan moral dalam agenda setting pembentukan UU Ciptaker karena tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip negara demokrasi. Padahal pada sebuah negara demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti bahwa segala keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat.

David Beetham (2003) sebagai salah satu pemikir demokrasi substansial bahkan menempatkan kedaulatan rakyat atau yang ia sebut sebagai populer control sebagai sebuah hak asasi. Artinya, melawan kedaulatan rakyat merupakan prilaku melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain, tindakan DPR dan Pemerintah yang “ngotot” membahas hingga menetapkan UU Omnibus Law sudah menabrak prinsip-prinsip negara demokrasi sekaligus merampas hak asasi masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi.

Semangat yang melatarbelakangi lahirnya inisiatif Pemerintah untuk membahas kembali UU tersebut adalah adanya anggapan Pemerintah bahwa terdapat banyak proses administrasi untuk mendirikan sebuah perusahaan. “Ruwetnya” proses administrasi tersebut berimplikasi pada keterlambatan pembangunan yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan.

Besarnya anggapan ini, sampai-sampai Pemerintah tidak memikirkan bagaimana dampak pembangunan terhadap pencemaran lingkungan sehingga beberapa pasal yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan justru dihapuskan dengan dalih mempermudah investasi.

Kepala Departemen Advokasi Ekstekutif Walhi Nasional, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan beberapa organisasi lingkungan seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah berupaya menolak RUU ini sejak dulu. Mereka menganggap pemberlakuan RUU Omnibus Law akan menghilangkan hak atas tanah adat, serta dapat merusak keberlanjutan lingkungan (m.cnnindonesia.com 03/03/2020).

Penolakan terhadap RUU Omnibus Law juga telah disampaikan oleh beberapa akademisi. Misalnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan kepada media massa bahwa segala masukan dalam bentuk kertas kerja ataupun secara lisan yang telah disampaikan oleh beberapa akademisi tidak pernah diakomodasi (kompas.com 06/10/20).

Tetapi, lagi-lagi DPR bersama Pemerintah tidak menghiraukan berbagai kritikan dan tuntutan organisasi lingkungan maupun organisasi masyarakat adat tersebut. Sekali-lagi kondisi ini memperlihatkan betapa kebalnya DPR dan Pemerintah menepis prinsip-prinsip partisipatif dalam perumusan sebuah kebijakan publik.

Judicial Review, Demonstrasi dan Pencabulan Demokrasi

Bersamaan dengan disahkannya UU Ciptaker pada beberapa hari yang lalu, gelombang protes datang dari berbagai lapisan masyarakat seperti kelas pekerja (buruh), masyarakat adat, kelompok mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, serta organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU).

Meskipun kelompok-kelompok yang melakukan protes terhadap disahkannya UU Ciptaker masih berdiri secara terpisah (sendiri-sendiri) dalam menunjakkan keberatanya, namun kelompok-kelompok ini berangkat dari prinsip dasar yang sama, yakni UU Ciptaker lebih menguntungkan para pengusaha dan merugikan para buruh.

Misalnya, beberapa jenis uang pesongan yang semestinya diterima oleh buruh akan dihapuskan. Padahal pada UU Ketenagakerjaan pasal 161 menyebutkan bahwa pekerja atau buruh yang di PHK karena mendapat surat peringatan masih memiliki hak mendapatkan pesongan. Contoh lain dalam penentuan upah minimum, UU Ciptaker mengatur bahwa upah minimum ditentukan oleh Pemerintah Provinsi sedangkan upah minimum di Kabupaten atau Kota ditiadakan. Artinya, upah minimum Kota Bekasi sebesar Rp. 4.589.708 dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.498.961 harus mengikuti Upah Minimum Provinsi (UPM) Jawa Barat yang hanya sebesar Rp. 1.810.350 (Surat Edaran No. 561/75/Yanbangsos, Jawa Barat 2020). Selain dua contoh di atas, masih banyak poin-poin lain yang dikritisi oleh kelompok-kelompok masyarakat dan mahasiswa seperti aspek lingkungan, tanah adat dan lain-lain.

Masing-masing kelompok masyarakat dan kelompok mahasiswa memiliki intrumen sendiri untuk menyalurkan pendapatnya terhadap UU Ciptaker. Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah dan kalangan akademisi memilih jalan yang lebih “soft” dengan mengutarkan keberatan-keberatannya melalui media massa.

Akan tetapi, perbedaan justru terlihat pada kelompok kelas pekerja (buruh) dan kelompok-kelompok mahasiswa yang memilih melakukan demonstrasi secara besar-besaran dan bersifat terus-menerus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Demonstrasi buruh dan mahasiswa telah berlangsung di beberapa daerah seperti Tanggerang, Jakarta, Bekasi, Riau, Medan, Yogyakarta, Makassar dan lain sebagainya. Demostrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa akan terus berlanjut apabila UU Ciptakerja belum dibatalkan.

Kendati merespon substansi dari tuntutan masa aksi yang melakukan demonstrasi, DPR dan Pemerintah justu meminta gerakan-gerakan demonstrasi serta semua pihak yang tidak sepakat dengan disahkannya UU Ciptaker untuk menempuh jalur konstitusional dengan cara mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) (Sindonews.com 07/10/2020). Secara tersirat dapat dimaknai bahwa DPR dan Pemerintah menganggap jalan demonstrasi bukan bagian dari prinsip-prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Padahal, dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 28 telah mengatur dengan jelas tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan. Artinya demonstrasi juga bagian dari instrumen penting yang diakui secara hukum.

Senada dengan itu, para ahli demokrasi dari zaman ke zaman seperti yang termuat dalam Russel (1946), bahwasannya demokrasi pada zaman klasik seperti Plato dan Aristoteles, abad pencerahan seperti Locke, Rousseau, Hobbes, demokrasi prosedural yang diprakarsai oleh kaum Schumpeterian, hingga era demokrasi substansial yang dipelopori oleh Beetham, Habermas dan Klesen semuanya sependapat bahwa yang menjadi fondasi utama dari nilai-nilai demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat di muka umum secara lisan maupun tulisan. Sehingga ketika demonstrasi tidak dimaknai sebagai bagian dari nilai-nilai dasar demokrasi maka hal tersebut merupakan bagian dari upaya melakukan “pencabulan demokrasi”.

Membaca Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Tidak hanya pada kasus UU Omnibus Law, DPR dan Pemerintah telah sering menunjukkan sikap antipati terhadap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Misalnya, pada kasus RUU KPK  pada Tahun 2019, gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan akademisi tidak mendapatkan respons dari DPR dan Pemerintah. RUU KPK tetap dibahas dan disahkan sebagai Undang-Undang.

Karena dianggap melemahkan KPK, pasca disahkan, terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan gabungan aktivis anti korupsi untuk menuntut DPR dan Pemeirntah mencabut UU KPK.  Aksi besar tersebut juga tidak mendapat respons positif dan kongkrit dari DPR dan Pemerintah. Mereka hanya meminta massa mengajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian, apa yang terjadi? Tidak ada pembatalan UU KPK baik oleh MK maupun DPR dan Pemerintah. UU KPK tetap berlaku hingga hari ini.

Hal yang sama terjadi saat Pemerintah merespons aksi penolakan massa terhadap RUU Ciptaker. Ketimbang mengakomodir tuntutan massa untuk menunda atau membatalkan pengesahan RUU, DPR malah mengesahkan RUU Ciptaker menjadi UU dan meminta pihak-pihak yang menolak UU Ciptaker untuk menempuh jalur konstitusi dengan mengajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi.

Padahal, metode tersebut bukanlah cita-cita pembangunan demokrasi pasca reformasi. Semangat reformasi datang sebagai bentuk kritik terhadap Rezim Orde Baru yang tidak pernah melibatkan massa dalam pengambilan kebijakan.

Sehingga, apabila DPR dan Pemerintah merespons tuntutatan masyarakat dengan cara mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan judicial review tanpa membuka ruang-ruang partisipasi pada tahap awal agenda setting kebijakan, maka arah masa depan demokrasi Indonesia akan kembali pada masa pemerintahan orde baru. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi lebih buruk.

Selain itu, logika di atas juga menjadi bukti bahwa ruang partisipasi yang dijamin oleh demokrasi agar masyarakat terlibat dalam perumusan sebuah kebijakan tidak diindahkan oleh DPR dan Pemerintah. DPR dan Pemerintah tidak lagi mengedepankan ruang-ruang dialektika dengan masyarakat. Sebaliknya sikap DPR dan Pemerintah cenderung elitis dan menutup ruang-ruang demokrasi.

Lagipula, dalam dinamika lembaga negara yang sarat akan kepentingan politik, tidak memberikan jaminan kemenangan akan diperoleh oleh masyarakat ketika mengajukan judicial review. Meminjam pendapat seorang aktivis hukum dan HAM, Haris Azhar yang mengatakan bahwa judicial review adalah proses hukum yang dilakukan pada level elite. Penentuan kemenangannya juga tidak lepas dari dinamika kepentingan politik. Haris Azhar bahkan tidak segan-segan menyampaikan bahwa bagaimana bisa rakyat bisa memenangkan judicial review sementara hakim MK sendiri dipilih oleh DPR dan Presiden.

Selain persoalan tertutupnya ruang demokrasi secara deliberatif seperti gagasan demokrasi Habermas (1996), proses pembahasan hingga pengesahan UU KPK dan UU Ciptaker akan mematikan prinsip-prinisp yang lain dari demokrasi, yaitu kontrol lembaga legislatif terhadap eksekutif.

Hal ini terbukti bahwa lembaga legislatif selalu menyetujui kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua meskipun kebijakan tersebut ditentang oleh masyarakat. Fakta ini memperlihatkan bahwa prinsip check and balances yang dikemukakan oleh Montesquieu (1977) sebagai elemen penting dalam demokrasi tidak berjalan pada praktik pemerintahan di Indonesia saat ini. Apabila tidak diantisipasi, lemahnya kontrol legislatif berpotensi menciptakan pemerintahan yang kartel. Akibatnya, pemerintahan yang kartel akan menciptakan demokrasi yang tumpul sekaligus menjauhkan Indonesia dari cita-cita untuk mencapai demokrasi yang substansial.