Judul Buku: Politik Kewargaan di Indonesia

Editor: Eric Hiariej dan Kristian Stokke

Penerbit: Yayasan Pustaka Obor dan Polgov UGM

Cetakan: I, 2018

Tebal: viii+377 halaman

ISBN: 978-602433-601-1


“Tak ada demokrasi tanpa partisipasi publik”

“Kewargaan merupakan serangkaian perjuangan untuk hak-hak kewargaan oleh mereka yang tertindas dan teresklusi”


Titik Tolak Memahami Kewargaan

Isu-isu kewargaan seharusnya menjadi pijakan penting dalam mengukur keberhasilan demokratisasi. Buku “Politik Kewargaan di Indonesia” memaparkan tentang stagnasi demokrasi di Indonesia pasca reformasi akibat kefokusan negara membangun demokrasi hanya melalui “elektoralisme (mekanisme memilih pemimpin politik)” dan mengabaikan isu-isu yang berkaitan dengan hak publik.

Negara pasca reformasi cukup berhasil mendirikan institusi demokrasi seperti diberlakukannya pemilihan langsung bagi Presiden, Gubernur, dan Bupati; pertumbuhan partai politik; hingga keberhasilan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Implikasinya, partisipasi pemilu meningkat dan kerusuhan dalam pemilu juga cenderung rendah. Selain itu, warga juga bisa menemukan pemimpin-pemimpin politik yang lebih beragam.

Pada saat bersamaan, partisipasi publik untuk mengontrol kebijakan-kebijakan negara mengalami stagnasi. Kejahatan HAM; korupsi; politik uang; penguasaan oligarki atas SDA tetap terjadi. Selain itu, sampai dengan saat ini, kelompok-kelompok adat, suku terpencil, penghayat kepercayaan, dan kaum minoritas juga banyak yang belum mendapat pengakuan dari negara.

Oleh karena itu, Eric Hiariej dkk dengan berpijak pada demokrasi substantif ala Beetham (1999), telah berusaha menyajikan studi kewargaan melalui kompilasi perjuangan-perjuangana rakyat di akar rumput untuk memenuhi hak-hak mereka yang terabaikan akibat ketidakadilan distribusi sumber daya, tidak mendapat pengakuan, dan misrepresentasi. Dengan demikian, mereka bisa menyajikan solusi untuk menciptakan demokrasi substantif di Indonesia dengan memastikan kemampuan publik mengontrol pemerintahan dan tersedianya ruang dan sumber daya bagi warga untuk menyuarakan pilihan dan memenuhi kepentingan,

Buku ini merupakan bunga rampai dari karya-karya penulis dan peneliti yang tergabung dalam proyek Power, Welfare, and Democracy (PWD) oleh Universitas Gadjah Mada, Universitas Oslo, dan Jaringan Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia.

Memahami Kewargaan Secara Holistik

Buku salah satu publikasi PWD ini memilih menggunakan istilah “kewargaan” ketimbang istilah yang lebih popular, yaitu “kewarganegaraan”. Menurut saya, opsi ini mungkin digunakan untuk menunjukkan bahwa negara-bangsa bukanlah unit politik tunggal yang pernah mengelola kepentingan warga. Setidaknya, Negara-bangsa sebagai unit politik formal mulai populer sejak abad 17 (berakhirnya perang 30 tahun yang diakhiri dengan Perjanjian Westphalia).

Sebelumnya, kerajaan berbasis agama dan bangsa sudah lebih dahulu dikenal. Selain itu, adat juga telah lama menjadi unit politik yang legitimated bagi warganya. Artinya, ke depan, bukan tidak mungkin muncul unit politik baru sebagai akibat implikasi dari transfromasi-transformasi sosial. Tanda-tanda ini misalnya fenomena kewarganegaraan ganda, globalisasi dan terbentuknya organisasi regional seperti Uni Eropa, hingga revolusi industri 4.0 dan berkembangnya komunitas digital. 

Dalam era negara bangsa, pembentukan kewarganegaraan dapat dilakukan dari dua arah, yakni dari atas (top down) dan dari bawah (bottom up). Pertama, “dari atas” terjadi saat negara memberi kewarganegaraan kepada warganya dan menyusun regulasi yang kemudian mengikat hak dan kewajiban warga negara. Kedua, “dari bawah” (bottom up) terjadi melalui perjuangan rakyat di akar rumput untuk menuntut ketidakadilan. Buku ini memilih proses ”dari bawah” dengan melihat perjuagan rakyat mencapai strata kewargaan yang penuh.

Apa yang dimaksud kewargaan yang holistik atau penuh? Stokke (2018) menawarkan empat komponen yang saling terkait untuk memahami kewargaan, antara lain: keanggotaan (membership), status legal, hak, dan partisipasi. Komponen keanggotaan berkaitan dengan inklusi (terbukanya) pengakuan kultural dan komponen legal status berkaitan dengan inklusi (terbukanya) pengakuan yuridis. Sedangkan hak dan partisipasi merupakan implikasi dari keterbukaan dua komponen sebelumnya.

Secara sederhana, warga negara yang penuh atau holistik terjadi apabila seorang warga negara diakui baik secara kultural (kebangsaan) maupun yuridis (warga negara), terpenuhi hak-haknya (hak sipil, hak politik, dan hak sosial), serta memiliki ruang untuk terlibat dalam tata kelola urusan-urusan publik.

Lalu, berapa banyak dari kita yang telah memiliki status “warga negara penuh”?

Tawaran Strategi untuk Mencapai Kewargaan Penuh

Dalam perdebatan soal kewargaan, ada beberapa pendekatan yang sudah lama dan popular, yaitu: liberal, civic-republikan, dan komunal. Pendekatan liberal mengutamakan terakomodasinya hak-hak warga untuk menentukan pilihan-pilihan, pendekatan civic-republikan mengutamakan partisipasi, dan pendekatan komunal mengutamakan untuk melihat bagaimana proses terbentuknya kewarganegaraan.

Buku ini berhasil merangkum dan mengkombinasikan pendekatan-pendekatan di atas dengan menawarkan “Kewargaan Transformatif”. Secara teori, pendekatan ini mengkombinasikan ke-empat komponen (hak, partisipasi, keanggotaan, dan status legal) sebagai sesuatu yang saling terkait dan memiliki irisan antara satu dengan yang lain.

Sementara itu, secara praktek, buku ini menawarkan solusi bagi perjuangan-perjuangan rakyat di akar rumput agar berhasil dalam melawan ketidakadilan, yakni dengan strategi politik transformatif. Kelemahan gerakan rakyat selama ini adalah lemahnya rantai solidaritas antar isu-isu yang berbeda dan pergerakan yang cenderung terfragmentasi. Tidak ada satupun gerakan atau partai politik yang menjadi kendaraan utama bagi integrasi perjuangan gerakan-gerakan kewargaan di Indonesia. Dengan strategi transformatif, Eric Hiariej dkk menegaskan pentingnya solidaritas dan integrasi gerakan rakyat.