Oleh : Risky Ristiandy

Bukan hanya masalah kesehatan fisik, tetapi kesehatan dapur rumah tangga setiap orang di republik ini tengah terancam akibat pandemi Covid-19, yang juga telah membuat pertumbuhan ekonomi dunia merosot tajam. Masalah ekonomi sejatinya bukan masalah pokok dari pandemi, namun terbitnya aturan protokol kehatan yang mewajibkan orang-orang untuk mengubah kebiasaan lama menyebabkan, banyak sektor produksi yang akhirnya menutup usaha. Di sinilah semua kekacauan mulai terjadi dan menjadi beban berat bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya pandemi ini. Sehingga butuh pertimbangan kebijakan ekonomi yang betul-betul pas guna menjaga negeri ini dari ancaman resesi.

International Monetary Fund (IMF) atau dana moneter internasional, pada akhir Juni lalu telah mengkonfirmasi bahwa ekonomi seluruh dunia akan memasuki tahapan krisis. Yang mana perkiraan pertumbuhan ekonomi berada pada angka minus 4,9 persen. Hampir seluruh negara di dunia akan terjebak dalam masa-masa krisis ini, tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan Indonesia pada kuartal I (Q1) 2020 tersungkur pada angka 2,9 persen, dengan pertimbangan awal sampai akhir tahun ekonomi Indonesia bisa tumbuh 2,3 persen. Namun, pada akhir Juni lalu, Bendahara Negara Sri Mulyani menyatakan terjadi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 1 persen. Dari paparan data para pakar dan bendahara negara sendiri, banyak  ahli dan pakar yang sudah mewanti-wanti bahwa bisa jadi kita akan memasuki resesi ekonomi. Seperti halnya Singapura dan Korea Selatan yang telah memasuki resesi beberapa hari lalu.

Data-data dan proyeksi perekonomian di masa pandemi telah banyak bertebaran di berbagai media baik cetak, elektronik, maupun digital. Dampak ekonomi saat pandemi ini sungguh berat bagi masyarakat kalangan bawah. Terutama bagi mereka yang bekerja hanya sebagai buruh harian lepas yang pendapatannya bergantung hasil yang didapat setiap hari.

Di Belitung, ekonomi masyarakat (mungkin) masih bisa terbantu karena timah. Namun menjadi catatan penting, bahwa timah dibeli bukan langsung dari PT Timah. Akan tetapi melalui bos-bos berduit yang membeli timah dengan uang mereka sendiri, lalu menyimpan timah buat dijual saat ekonomi telah membaik. Artinya tidak bisa terus berlangsung dalam jangka waktu panjang.

Dalam kajian ekonomi sendiri, terdapat pendekatan-pendekatan yang mampu digunakan oleh pemerintah dalam memecahkan kebuntuan menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia. Pendekatan-pendekatan itu ada dua, yakni pendekatan Keynesian dan Schumpeterian. Pertama, pendekatan Keynesian merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa pemerintah adalah orang yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi walaupun tidak mudah, menurut Milton Friedman karena pemerintah juga terkena imbas dari penurunan penerimaan negara. Sedangkan Schumpeterian melihat bahwa dalam penyelesaian masalah ekonomi dibutuhkan kemampuan adaptasi bisnis melalui inovasi. Dua pendekatan ini sejatinya lahir bersamaan pada saat terjadi resesi ekonomi saat akhir tahun 1930-an.

Pendekatan Keynesian pada perjalanannya jauh lebih dikenal dibandingkan dengan Schumpeterian, karena pada masa lalu, perkembangan dunia teknologi masih belum seperti saat ini. Berbeda dengan sekarang, sejatinya pandangan Schumpeterian harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan keterpurukan ekonomi negara dalam ancaman pandemi yang menyerang dunia. Satu hasil pandangan Schumpeterian ini lahirnya Modern Mentary Theory yang selanjutnya disebut MMT dalam penjelasan ini. MMT sendiri bisa dikatakan bentuk realisasi dari pandangan out of the box Schumpeterian. MMT dalam kajian teorinya menyatakan pemerintah mampu untuk mencetak uang mereka sendiri dan menghabiskannya untuk kebutuhan dalam negeri yang menggunakan mata uang lokal.

Stephany Kelton yang merupakan seorang Profesor Kebijakan Publik dan Ekonomi Stony Brook University Amerika Serikat, serta merupakan penasihat ekonomi dari Bernie Sanders, yang pernah mencalonkan diri menjadi Capres USA dari Partai Demokrat menjadi satu di antara tokoh di balik MMT. Kemudian MMT di Indonesia, akhir-akhir ini sering diulas oleh Mardigu Wowiek yang merupakan seorang pengusaha dan juga Youtuber dengan 1 juta subscriber. MMT sederhananya adalah negara mencetak uang untuk kebutuhan dalam negerinya dalam rangka meminimalisir beban ekonomi yang harus ditanggung tanpa harus berhutang ke luar negeri. Memang banyak pro dan kontra, banyak yang mengkhawatirkan terjadinya inflasi yang parah akibat banyaknya uang yang beredar. Namun dalam hal ini, pemerintah mencetak uang nantinya diberikan kepada sektor-sektor industri seperti UMKM, rakyat miskin, pegawai negara, dan sektor pembangunan infrastruktur. Hal ini sudah dibuktikan oleh Tiongkok dalam kemajuan peradaban pembangunan ekonomi dan infrastrukturnya. Lantas, kenapa banyak ahli dan pakar yang menolak konsep  out of the box  ini? Tentunya tidak bisa kita lepaskan kembali dari adanya IMF sebagai dewa pengendali uang di dunia. Tidak ada salahnya mencoba cara baru yang jelas tentunya berhasil di Tiongkok, karena ini menyangkut ketahanan negara kita sendiri.

Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia yang paling merasakan adalah sektor-sektor UMKM yang mana lebih dari 117 juta rakyat di Indonesia bergantung. Artinya jika pemerintah berniat untuk menyelamatkan perekonomian negara ini, maka hal yang paling pertama diselamatkan adalah sektor UMKM. Agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga proses perputaran ekonomi akan tetap berlangsung walaupun di tengah pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan ujungnya. Dengan demikian ancaman resesi bagi Indonesia hanya sebuah mimpi di siang hari.