Oleh : Angga Putu Soemardi


Pada medio dasawarsa ke dua abad ini masyarakat Indonesia riuh redam dalam penolakan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU). Mulai dari RUU Cipta Kerja yang kini telah ketuk palu hingga RUU Omnibus Law yang mendapatkan banyak kritik serta penolakan dari sejumlah kalangan mulai dari akademisi, politisi, hingga masyarakat awam.

Belakangan masyarakat kembali diramaikan dengan diskusi wacana Presiden Jokowi yang akan meminta DPR untuk sama-sama merevisi UU ITE, yang menurutnya tidak menguntungkan masyarakat. Hal tersebut terjadi usai salah seorang ekonom di negeri ini yaitu Kwik Kian Gie mengaku takut menyampaikan pendapat berbeda atau berlawanan dengan pemerintah saat ini. Kwik khawatir usai mengemukakan pendapat berbeda dengan rezim akan langsung diserang buzzer dimedia sosial atau terjerat UU ITE.

Tak beberapa lama setelah itu, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya butuh banyak kritikan, saran, dan masukan masyarakat. Hal ini, kata Jokowi, adalah bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik (uwau).

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan atau pun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” kata Jokowi, yang dikutip dari kanal berita daring Tempo.

Pernyataan Jokowi itu direspon negatif oleh berbagai tokoh di republik ini mulai dari JK hingga Iwan Fals. Hal tersebut direspon kembali oleh pihak istana dengan wacana melakukan revisi terhadap UU ITE yang diusulkan pada zaman mbak Mega pada tahun 2003, disahkan SBY tahun 2007 dan menjadi polemik diera Jokowi 2014 hingga sekarang.

Hidup satu dekade lebih di republik ini dengan UU ITE membuat masyarakat seperti terkurung dalam taman bermain dan tidak bisa keluar. Bahkan, masyarakat dibiarkan tenggelam menikmati wahana berupa aplikasi joget bernama tik tok dan terbungkam di wahana twitter karena rawan di bui hanya karena typo atau dengan sengaja melakukan kritik terhadap pemerintah.

Jika ada wacana merevisi pasal-pasal karet di UU ITE menjadi lebih baik sungguh wacana yang patut didukung agar terlaksana. Tetapi kalau wacana revisi tersebut hanya gimmick atau jika benar direvisi tetapi justru lebih mengancam, sebaiknya tidak usah direvisi saja.

Lagi pula setiap draf RUU atau UU merupakan hasil karya akademisi. Proyek draf RUU berupa naskah akademik yang dibuat sedemikian rupa berdasarkan masing-masing keilmuan para cendikiawan yang membuat naskah akademik tersebut. Pertanyaannya adalah apakah UU ITE telah jauh berubah dari naskah akademik aslinya? Atau tidak banyak berubah dan memang sudah karet sejak berbentuk naskah akademik (RUU) hingga ditetapkan menjadi Undang-undang.

Wallahualam Bissawab

Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahui itu semua. Namun sebagai seorang insan di muka bumi ini saya selalu untuk ber –husnuzon alias berprasangka baik. Termasuk berprasangka baik dengan wacana pak Jokowi yang ingin merevisi UU ITE. Meskipun selama 10 tahun hidup kurang nyaman dalam bayang-bayang UU ITE. Membuat rasa takut mengunggah foto dengan mantan dimedia sosial semakin menjadi-menjadi, sedangkan hati ini rindu dan masih menaruh harap untuk kembali.(*)