Oleh karena itu, sebagai bentuk antisipasi menghadapi krisis, partai politik harus segera beranjak ke arah platform yang programatik dan mulai membangun basis relasi dengan para pendukungnya juga didasari dengan hubungan berbasis programatik, tidak lagi kultural-elastis atau berbasis simbiosis mutualisme dalam hal materi semata.



Apa Hubungan Antara Partai Politik dan Krisis COVID-19?

Kita mungkin bertanya-tanya, apa hubungan yang logis antara krisis COVID-19 dan partai politik? Bukankah sudah jelas secara hirarki tata negara, institusi-institusi mana saja yang bertanggung jawab dalam menangani penyebaran COVID-19? Di puncak kekuasaan tentu ada Presiden yang harus bertanggungjawab. Di bawah Presiden, sudah jelas pembagian jobdes antar lembaga. Misalnya, Kementerian Kesehatan mengurusi soal krisis kesehatan. Kementerian Keuangan, BUMN, Kemendag, Kemenparekraf, Kemnaker dan Kemensos mengurus strategi untuk mencegah timbulnya krisis ekonomi. Kemenhan, TNI, POLRI, dan BIN ikut dilibatkan dalam mencegah kemungkinan terjadinya krisis keamanan sebagai implikasi terakhir dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Di level tenaga praktis, ada dokter, perawat, dan tenaga-tenaga medis lainnya yang berada di garda terdepan dalam menyembuhkan pasien. TNI dan Polri juga ikut mengambil peran dalam mengantisipasi kemungkinan chaos akibat krisis ekonomi yang mungkin berujung pada krisis keamanan. Pada level daerah, Gubernur dan Bupati beserta Forkopimda juga telah berperan secara aktif untuk menangani krisis ini. Bahkan, para Kepala Desa beserta jajaran hirarki administratif terendah di negara ini yakni RT dan RW telah mengambil inisiatif misalnya melalui penutupan akses keluar-masuk wilayah mereka dan melakukan disienfektan pada lingkungannya. Soal adanya krisis koordinasi antar level pemerintahan itu menjadi menjadi hal yang berbeda. Saya juga paham bahwa para pejabat publik di atas banyak yang datang dari partai politik. Tetapi, apa hubungannya krisis ini dengan partai politik (secara kelembagaan)?

Saya memaklumi tentang kebingungan ini karena kita dalam bernegara memang terbiasa diajarkan untuk mengikuti logika hirarki formal secara administratif yang dibentuk oleh negara. Oleh karena itu, narasi yang muncul hanya soal “isu apa merupakan tanggung jawab siapa secara administratif”. Narasi tersebut secara tidak sadar telah mengaburkan narasi lain, yakni “isu apa merupakan tanggung jawab siapa secara representasi kepentingan”. Titik tengah antara krisis kesehatan dengan partai politik adalah persoalan representasi kepentingan.

Selama ini kita lebih banyak mendengar soal penanganan COVID-19 dari sisi eksekutif, tetapi tidak banyak mendengar dari sisi legislatif sebagai representasi kepentingan di arena formal. Jika ada berita di media soal perdebatan legislatif dan eksekutif soal corona, rata-rata hanya soal gimik, bukan soal substansi atau pemecahan masalah yang kongkrit. Meskipun demikian, saya percaya, bahwa DPR RI melalui Komisi IX Bidang Kesehatan atau Komisi-komisi lain yang terkait bidang ekonomi dan keamanan telah bekerja dalam membantu eksekutif dalam menangani krisis. Akan tetapi, kita tidak bisa menemukan Partai Politik di DPR yang terrepresentasi secara kelembagaan dalam bentuk Fraksi yang vokal menyuarakan penanganan krisis kesehatan yang melanda rakyat Indonesia akibat COVID-19. Mengapa demikian? Tentu saja karena tidak ada partai politik yang sejak awal membawa platform yang programatik berbasis isu-isu kesehatan bagi masyarakat.

Kekosongan Partai Politik Berbasis Platform Programatik

Menurut Sukmajati dan Disyacitta (2019) dalam Jurnal Integritas KPK, politik programatik adalah strategi mobilisasi partai politik untuk menghimpun dukungan massa dengan mengandalkan visi dan misi berbasis program tertentu yang merupakan hasil terjemahan dari ideologi.  Program-program ini berorientasi pada isu-isu yang spesifik misalnya soal keberlanjutan lingkungan, subsidi yang besar bagi industri pendidikan, perpajakan, tata kelola pemerintahan, dan lain sebagainya.

Peran partai politik di Indonesia telah mengalami penyederhanaan fungsi. Mungkin tidak secara  de jure, tetapi itulah yang terjadi secara de facto. Saat ini, kita umumnya hanya membayangkan bahwa fungsi dari partai politik adalah penghubung bagi warga negara yang ingin menjadi wakil rakyat dan terlibat dalam pembuatan kebijakan formal melalui mekanisme pemilu. Padahal, partai juga memiliki fungsi dalam melakukan komunikasi, agregasi dan artikulasi politik. Partai politik juga berperan sebagai representasi kepentingan dari massa-massa yang terafiliasi pada partai tersebut.

Pada era pasca reformasi, Indonesia menganut sistem multi partai dan memiliki banyak partai politik dengan logika keterbukaan partisipasi politik seluas-luasnya. Aspinall (2019) mencatat terdapat 48 partai yang ikut pemilu 1999, 24 partai pada pemilu 2004, 38 partai pada pemilu 2009, 12 partai pada pemilu 2014, dan 16 partai peserta pemilu 2019. Dalam laman KPU, setidaknya terdapat 20 partai poliik yang terdaftar. Sayangnya, banyaknya jumlah partai tersebut tidak dibarengi dengan variasi platform politik programatik yang diusung. Bahkan, partai-partai hanya banyak mengumbar ideologi, bukan platform. Secara ideologi-pun, kita hanya akan mendengar analisis-analisis yang menyebut bahwa partai-partai di Indonesia menganut ideologi nasionlis, religius, atau nasionalis-religius. Partai-partai politik yang jelas dibentuk untuk menjadikan ketua umumnya sebagai presiden (partai presidensial) juga menyebut dirinya sebagai partai nasionalis atau religiius (Aspinall, 2019). Sayangnya juga, basis-basis ideologi ini tidak bertransofrmasi menjadi program-program yang kongkrit.

Kampanye-kampanye politiknya-pun tak kalah membosankan. Model kampanyenya jelas berbasis identitas sosial dan isu-isu kultural (identitas sosial inipun sifatnya lentur dan elastis, karena ending-nya seringkali berakhir dengan uang). Isu-isu kultural ini jika tidak membawa narasi pluralis, maka membawa narasi agamis. Partai-partai model seperti ini, juga berimplikasi menciptakan relasi berbasis kedekatan kultural dengan warga negaranya, bukan programatik. Akibatnya, saat Indonesia dilanda krisis yang jauh dari isu-isu kultural, semua partai politik menjadi gagap respon dan kebingungan tentang hal apa yang harus dilakukan. Warga juga kebingungan, partai mana yang akan menjadi tujuan mereka dalam menyampaikan keluhan.

Pentingnya Eksistensi Partai Politik Berbasis Platform Programatik

Dalam situasi krisis seperti saat ini, kita baru menyadari ternyata masih banyak kekosongan-kekosongan platform programatik politik yang diusung oleh partai-partai politik di Indonesia. Implikasinya, peran partai politik sebagai representasi kepentingan belum berhasil tercapai. Karena penanganan wabah lebih dibebankan kepada pejabat publik di dalam arena formal sesuai tupoksi administratifnya, sehingga para elit partai tidak merasa bertanggung jawab secara “representasi kepentingan” untuk ikut bertanggungjawab dan bersuara secara vokal untuk mendukung langkah-langkah pemerintah yang positif dalam konteks percepatan penanganan COVID-19, dan mengkritik langkah-langkah yang kontraproduktif dengan percepatan penanganan krisis ini.

Ke depan, mungkin Indonesia akan mengalami krisis-krisis yang lain, seperti krisis keamanan akibat perang, krisis intelektual akibat kurang baiknya sistem pendidikan, krisis kelas bawah-menengah akibat sistem pajak dan kebijakan ekonomi tidak pro-masyarakat bawah, krisis HAM, krisis lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam berlebihan, krisis pangan, krisis keadilan gender, krisis inklusifitas partisipasi bagi warga rentan, dan lain sebagainya. Atau, krisis-krisis di atas sebenarnya telah terjadi tetapi tertutupi atau tidak mencuat di arena formal? Bisa jadi itu benar, tetapi sekali lagi, karena dampak yang ditimbulkan tidak menyeluruh dan sistemik, serta tidak adanya partai-partai politik yang mengusung isu-isu programatik, maka isu-isu berbasis programatik-pun seperti di atas-pun menjadi tertutupi. Oleh karena itu, sebagai bentuk antisipasi menghadapi krisis, partai politik harus segera beranjak ke arah platform yang programatik dan mulai membangun basis relasi dengan para pendukungnya juga didasari dengan hubungan berbasis programatik, tidak lagi kultural-elastis atau berbasis simbiosis mutualisme dalam hal materi semata.

Sebagai penutup, dalam konteks krisis COVID-19, kita bersyukur bahwa masyarakat sipil telah berhasil mengisi kekosongan ini. Warga sipil, dari berbagai latar belakang sosial dan kelas ekonomi, terutama kelompok yang memiliki latar belakang dunia kesehatan atau fokus dengan isu-isu terkait krisis ini, masing-masing telah bekerja sama dan menyumbangkan pikiran, waktu, uang, dan tenaga untuk saling membantu dan menguatkan negara dalam menghadapi krisis. Semoga krisis ini segera berlalu dan kita semua diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amiin.