Mungkin ada benanrnya pernyataan sang filsuf terkait masalah politik di era modern, seperti Mark Twin,  secara praktis bahwa banyak yang masuk dalam arena politik tetapi hanya sedikit saja yang memahaminya. Politik memang terkadang memantik kemanusiaan kita untuk melibatkan diri. Yah, benar apa yang dikatakan oleh Plato, bahwa politik itu adalah ilmu yang paling tertinggi dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya. Hal inilah yang kemudian mendorong sebagian orang berani mengambil resiko dalam kehidupannya karena politik menggiringnya dalam frame praktik politik.

Di banyak kalangan perempuan hanya di pahami sekedar urusan rumah tangga, dapur dan kasur, mengasuh anak-anak dan melayani suami, lebih dari itu perempuan terkungkung dengan adat istiadat serta pranata sosial lainnya. Yah, inilah yang disebut sebagai patriarkisme. Namun  seiring dengan perkembangan zaman dengan saintek serta transformasi media sosial lainnya turut memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia tak terkecuali bagi kehidupan perempuan. Pergerakan kesetaraan gender bagi kaum perempuan telah membuka ruang bagi kaum hawa untuk “merebut ruang ekspektasi”.

Dalam perspektif sosial tentu ini menjadi perbincangan yang menarik mengingat posisi perempuan selalu menjadi nomor dua dari kaum lelaki. Perempuan selalu menjadi inferior bagi superioritas kaum pria. Gerakan gender bukanlah satu gerakan yang utopis, sebab gerakan ini bukanlah gerakan “melawan takdir”, akan tetapi gerakan ini lebih pada rasa keadilan dan kemerdekaan bagi kaum perempuan dan  kehidupan sosialnya. Yah, begitu banyak persepsi posisi perempuan baik dalam pandangan sosial maupun dalam pandangan agama. Bagi kaum konservatif membilangkan bahwa kalau melawan tradisi untuk dikatakan modern, maka aku memilih untuk tidak modern.

Perempuan yang dikenal tertutup, bukan hanya pada aspek pakaian, namun sikap, pribadi, perilaku, keseharian, adalah menjadi petanda bahwa “perempuan berdiam diri” dalam mempertahankan dirinya dari lingkungan dimana ia melakukan proses kehidupan. Tentu agama melihat demikian, bahwa seorang perempuan tidaklah keluar rumah tanpa seizin suaminya. Ruang sosial dengan perkembangan media sosial telah memaksa kaum perempuan “membuka dirinya” dihampir semua lingkungan kehidupannya. Mulai dari gaya hidup (style), pergaulan, perilaku serta sampai kepada ranah publik yang lebih luas. Mitos perempuan sebagai pembuka pintu bagi suaminya mulai terkikis oleh zaman, gerakan gender telah memberi ruang bagi perempuan untuk mengambil posisi penting dalam kehidupan sosialnya.

Merespon hal tersebut, Huzaima bin Kaab di zaman Rasulullah telah berjuang walau ia terbunuh dengan 16 anak panah menancap di tubuhnya. Di tahun 1974 di era politik modern telah tampil Isabel Peron, presiden pertama wanita dari Argentina yang terlibat dalam gerakan melawan Juntah Militer yang menewaskan kurang lebih 30. 000 warga Boaines Aires di culik dan dibunuh. Sederet nama seperti Mantan Perdana Menteri Inggris Margareth Theacher yang dikenal wanita bertangan besi, ada Benazir Butho di Pakistan, Bahkan sampai saat ini asa perdana menteri Singapore Salmah Yakub  dan masih banyak yang lainnya. Bagi konteks Indonesia tentu beberapa nama menjadi inspiring bagi kaum perempuan untuk hadir di panggung politik baik itu lokal maupun nasional.

Nama Cut Nyak Dien, RA Kartini, Cut Meutiah, adalah secuil nama yang telah memberi warna perjuangan di republik ini. Megawati Soekarnoputeri puteri mendiang Ir. Soekarno presiden pertama Republik Indonesia tak dapat dipungkiri bahwa sosok Megawati adalah presiden wanita pertama di politik modern Indonesia.  Nah. Sejalan dengan transformasi demokrasi di Indonesia kaum perempuan telah memilih panggung politik untuk sebuah jalan perjuangan. Makna panggung tidaklah sama dengan “panggung konser musik” dimana goyangan para penyanyinya terlihat molek dengan solek yang seronok. Tetapi panggung politik adalah haruslah dipandang sebagai arena kontekstasi inferioritas merebut takdir kekuasaan. Walau memang undang-undang politik belum begitu adil bagi kaum perempuan yang membuat regulasi 30 persen keterwakilan politik di parlemen, walau kenyataannya baru mencapai 12 persen, ini tentu tidak sebanding dengan jumlah pemilih perempuan di banding dengan pemilih kaum laki-laki.

Patriarkisme sesungguhnya telah “menghukum perempuan” pada ruang tertentu, sehingga keterwakilan politik menjadi ruang bagi scenario demokrasi agar perempuan tak lebih pada inferior dan streotipe (pelebelan). Pilkada langsung yang dihelar sejak tahun 2005 hingga saat ini, kaum perempuan juga hadir memberi ruang politik, walau yang terpilih jadi pemimpin di daerah masih minim sekali. Ada Atut Gubernur Banten (tersangka korupsi), ada Rita (Bupati Kukar) yang baru-baru ini OTT KPK,  ada Risma (walikota Surabaya) sekarang menjadi Menteri Sosial dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf, Indah (Bupati Luwu utara), semua itu menjadi petanda bahwa kaum perempuan pun mengambil peran di arena politik dan kekuasaan. Bahkan saat ini ada Puan Maharani (ketua DPR RI) anak kandung dari Megawati Soekarnoputeri.

Bahkan perempuan dalam wilayah tertentu tampil sebagai pejuang seperti Amarech di Euthopia, Malala di Afghanistan, perempuan kecil di film Kami Bersaudara di daratan NTT, bahkan Sumiati gadis sampan di Maros yang berjuang demi mendapatkan keadilan pendidikan. Sehingga panggung dalam analogi politik perempuan tentu hanya dapat segelintir perempuan memilih jalan terjal dalam panggung kekuasaan, walaupun sedikit dipaksa karena geneologi politik yang kebetulan suaminya berkuasa maka istri pun (perempuan) di produksi untuk menjadi politisi walau sesungguhnya sejak awal sang istri hanya sekedar menjadi istri dan perawat bagi anak-anaknya. Lalu, apa yang salah ? tentu jawabannnya adalah perempuan hadir dan memilih panggung politik kewajiban ataukah sekedar tak “menghindar dari irisan politik sang suami”.

Fenomena politik demikian begitu sulit di hindarkan mengingat kepentingan politik perempuan “terpaksa” dalam undang-undang politik dan Pemilu dengan jumlah kouta 30 persen. Karenanya, beberapa panggung yang menjadi pilihan perempuan dapat diterjemahkan apakah panggung yang hingar bingar seperti alunan musik dengan segala aroma estotik atau panggung ketegangan sebagaimana di pentas politik yang ada. Kita tunggu bagaimana demokrasi menegasikan perempuan dalam politik.

Sebagai pameo dari tokoh dia bilang ; Alasan mengapa ada begitu sedikit politisi wanita, adalah karena terlalu merepotkan merias wajah di dua wajah (Maureen Murphy). Belum lagi misalnya karena dominasi politisi kaum pria atas perempuan. Dan kita harus jujur bahwa undsang-undang Politik dan Pemilu belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan, sehingga bagaimana mungkin demokrasi bisa di ciptakan sementara keadilan sulit di tegakkan.