“Neo-Orde Baru” mungkin bukan label yang tepat, tetapi cukup jelas bahwa reformasi telah menjadi sejarah. Apa yang tidak begitu jelas adalah di mana Indonesia akhirnya akan mendarat. Ketidakpastian saat ini merupakan salah satu karakteristik utama dari era pasca-reformasi, dan sumber dari banyaknya kebingungan dan kecemasan yang ada di masyarakat Indonesia. Semakin jauh dari harapan publik akan keberhasilan gerakan mahasiswa di tahun 1998—seakan menjadi utopis.

21 Mei 1998 adalah momen yang menentukan bagi sejarah Indonesia. Pemerintahan otoriter Soeharto selama 32 tahun berakhir ketika rezim Orde Baru yang korup runtuh di tengah kekacauan ekonomi dan politik yang dipicu oleh Krisis Ekonomi Asia. Kerusuhan dan penjarahan dimana-mana sebagai sikap skeptic publik terhadap negara saat itu.

Selama lima tahun setelah itu, kaum elit yang bertahan, oligarki, dan para pemimpin masyarakat sipil yang baru dan percaya diri perlahan-lahan menegosiasikan sistem demokrasi baru dengan ambisi liberal. Hal ini mengangkat cita-cita yang sebelumnya terus tertindas, namun masih gigih dipertahankan untuk negara hukum dan hak asasi manusia, serta politik, bisnis, dan wacana publik yang terbuka hingga ke beragam suara. Dan ini adalah awal era keterbukaan mulai di dengungkan sebagai jalan akhir
dari bobroknya penyelenggaraan negara dikala itu.

Sejak itu, Indonesia telah mendefinisikan dirinya dengan mengacu pada peristiwaperistiwa katalis tersebut, di tahun-tahun sejak Soeharto secara umum mengacu pada Era Reformasi. Begitulah bagaimana resonansi dari peristiwa pergantian abad, di mana istilah tersebut masih digunakan hingga saat ini, 20 tahun kemudian, meskipun semangat reformasi radikal yang mendorong demokratisasi sekarang memudar. Kenapa demikian? Itu karena pahlawan kesiangan yang menenriakkan sebagai agent reformasi berhasil merebut tahta dari tangan murni gerakan mahasiswa. Tentunya oligharkhis yang berlindung dibayang-bayang kekuasaan yang cendrung mencari selamat agat mereka tak dikutuk menjadi spionase Orde Baru.

Kenyataannya, sebagian besar pendukung masyarakat sipil mungkin setuju bahwa reformasi telah lama berakhir, mungkin satu dekade atau bahkan satu setengah dekade yang lalu. Namun, label baru untuk menentukan apa yang menggantikan reformasi belum muncul, dan hal ini menggambarkan ketidakpastian di kalangan rakyat Indonesia tentang perubahan sosial dan politik baru-baru ini, dan ke mana arah negara mereka.

Beberapa kritikus terkemuka dari pemerintah mengklaim bahwa, walaupun demokrasi elektoral tampaknya telah mengakar, namun demokrasi liberal tengah berada di bawah ancaman populisme dan pembaruan konservativisme. Bagi mereka, Indonesia tampaknya meluncur ke arah apa yang mereka sebut “Neo-Orde Baru” yakni sebuah
tatanan baru walau produk lama. Itu terbukti ketika kaki tangan orde baru masih mengakar kuat di parlemen maupun dilembaga negara lainnya. Diluar sana partai politik sibuk menyiapkan agenda percepatan pemilu hanya karena tuntutan electoral belaka.

Yang lain mengatakan bahwa sebutan ini terlalu kasar, dengan alasan bahwa perubahan kritis yang menandai berakhirnya sistem Soeharto—mundurnya militer dari pemerintahan ke barak militer—belum berbalik. Mereka juga menonjolkan lembaga pemerintahan baru yang dibentuk pasca-Soeharto untuk memerangi penindasan dan korupsi yang menjadi karakter rezimnya, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta perkembangan masyarakat sipil yang beragam dan dinamis, dan media yang sebagian besar bebas, bahkan riuh.

Namun, lembaga-lembaga tersebut semakin sulit melakukan tugasnya: dengan merajalelanya korupsi yang mungkin merupakan masalah politik tunggal terbesar di Indonesia, KPK di bawah serangan konstan dari politisi dan polisi, Mahkamah Konstitusi terlibat dalam skandalnya sendiri, pers menghadapi peningkatan penggunaan undangundang pencemaran nama baik yang menguntungkan politisi dan kaum oligarki, dan masyarakat sipil di bawah tekanan kaum elit. Sehingga terbangun interkoneksitas yang kuat dari kelompok anti perubahan. Dan it uterus berlangsung hingga saat ini.

“Neo-Orde Baru” mungkin bukan label yang tepat tetapi cukup jelas bahwa reformasi telah menjadi sejarah. Apa yang tidak begitu jelas adalah di mana Indonesia akhirnya akan mendarat. Akankah demokrasi liberal bangkit kembali? Akankah para kaum oligarki yang berkuasa di Indonesia akhirnya menyempurnakan pengambilalihan
pemerintah yang selama ini mereka lakukan dengan perlahan-lahan? Akankah Indonesia mengikuti Malaysia, mengakui hal istimewa politik untuk Islam dan melembagakan intoleransi? Atau apakah negara akan terus berkutat seperti yang terjadi selama sebagian besar abad ini?

Ketidakpastian yang diciptakan oleh semua ini sekarang merupakan salah satu karakteristik utama dari era pasca-reformasi, dan sumber dari banyaknya kebingungan dan kecemasan yang ada di masyarakat Indonesia.

Pemilu akan menentukan pola kekuasaan dan dukungan untuk lima tahun ke depan, seperti yang selalu mereka lakukan, tetapi kampanye akan berlangsung sangat intens karena pemilu presiden dan legislatif akan diadakan bersama untuk pertama kalinya pada tahun depan. Hasil yang mungkin masih belum jelas, kebanyakan karena pengaruh yang mengganggu dari manipulasi media sosial, dan ketidakpastian jutaan milenial muda yang akan memilih (setengah populasi negara tersebut berusia di bawah 40 tahun). Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pemilu tahun 2019 sudah membayangi segala hal dalam kehidupan publik, sementara kaum elit mulai berebut jabatan.

Ketidakpastian yang mendominasi politik domestik akan memiliki dampak yang sangat besar bagi hubungan luar negeri Indonesia, karena ketidakpastian ini terjadi tepat saat Indonesia—yang berada di titik puncak status kelas menengah—mulai naik secara ekonomi.

Ekonomi RI mulai naik meskipun manajemen ekonominya tidak mengesankan. Untuk semua retorika dari pemerintah tentang keterbukaannya untuk bisnis, dan pengumuman rutin mengenai reformasi untuk memfasilitasi investasi asing, kenyataannya, Indonesia tetap sangat proteksionis. Sekelompok kecil kaum pebisnis yang kuat yang terus mendominasi ekonomi yang sangat tidak kompetitif, merupakan ladang ranjau bagi investor asing. Hal ini khususnya terjadi di tingkat daerah, di mana pengawasan dari pemerintah nasional lemah dan perilaku manipulasi merupakan hal yang umum di kalangan pemerintah daerah.

Namun, Indonesia mungkin akan tetap sejahtera, di mana lembaga survei mengklaim bahwa meskipun hanya dapat mempertahankan pertumbuhan PDB sebesar 5 persen saat ini, Indonesia akan segera menjadi negara kekuatan ekonomi global. Tentu saja, para pemimpinnya yakin dengan prediksi bahwa pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi salah satu dari tujuh negara ekonomi terbesar di dunia, dan hal ini akan mengubah negara tersebut seperti saat pertumbuhan yang cepat mengubah China. Hal ini—dikombinasikan dengan bentangan geografis strategis Indonesia dan populasinya yang besar (pada saat itu akan mendekati 300 juta jiwa)—akan membuatnya menjadi pemain global, dan berpotensi memenangkan pertarungan ideologi.

Namun sayang pemerintahan yang dibangun dari kultur gerakan, seperti mendiamkan diri—dan peran terbesar dimainkan oleh kaum oligharkhis termasuk diluar istana. Sang pemimpin negara pun tak berkutik—sebab biaya demokrasi segera dibayar kembali. Lantas kemana harapan bangsa ini setelah 22 tahun lamanya dikumandangkan?, apakah tetap harus hidup dalam ketidakpastian?.

Ternyata kita memang harus butuh kekuatan negara dan pemimpin yang kuat untuk menjawab kecemasan dan ketidakpastian ini.
Wassalam.