“Bahkan dalam sejarah di catat dengan tragis bagaimana goncangan ideologi Pancasila oleh kelompok komunis yang ingin mengganti menjadi Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunis)”


Penulis: Saifuddin Al Mughniy
– Centrum Arete Institute
– Anggota Forum Dosen Indonesia
– Penulis buku

Negara adalah bukan hanya sekadar tempat tinggal sekelompok penduduk yang menjalani kehidupannya sesuai dengan hukum alam yang ada. Tetapi lebih dari itu, negara lahir karena adanya berbagai faktor yang menyertainya. Sebuah negara dalam tradisi yunani klasik sangat dikenal dengan sebutan “Polis” yang sebagian orang seringkali menyebutnya sebagai “negara kota”. Polis adalah satu kawasan kota yang terletak di Athena Yunani sekitar awal-awal dari kebangkitan (renaissance) diera perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai era kebangkitan, tentu pandangan para filsuf dimasa itu memandang bahwa suatu kelak nanti manusia membutuhkan interaksi satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan yang disebut “nation” atau negara.

Dalam sejarah terbentuknya negara bukan tanpa alasan, sebab negara ada karena adanya kepentingan manusia untuk melanjutkan kehidupannya dalam satu payung undang-undang dasar negara, sekalipun harus di yakini bahwa jauh sebelum undang-undang negara ada telah hadir sebelumnya adatistiadat, hukum alam, hukum kodrati, yang mengatur tata perilaku kehidupan manusia disaat itu. Dan dalam perkembangannya, tradisi serta adat itu kemudian lebih dikenal dengan sebutan kearifan lokal (local genius).

Dalam konteks Indonesia kearifan lokal inilah yang mendorong terbentuknya sebuah negara melalui consensus politik bersama dengan segenap para pendiri bangsa ini. Gugusan nusantara yang membentang dari sabang sampai papua adalah modal terbesar bagi Indonesia untuk mewujudkan satu negarabangsa (Nation State). Gugusan pulau-pulau adalah embrional (cikal bakal) akan lahirnya sebuah negara. Sehingga Indonesia, dari kepingan sejarah dan kebudayaan yang menyebabkan Indonesia menjadi satu bangsa yang kemudian disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu bangsa tentu sangat diharapkan sebuah struktur kebudayaan yang kuat untuk membentuk negara. Oleh sebab itu, Indonesia pada prinsipnya tak dapat dipisahkan dari lapis-lapis kebudayaan sebagai penyanggah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan ini karena melihat realitas kita berbangsa dan bernegara akhirakhir ini marak dengan konflik, Hoax dan pembusukan yang mengatasnamakan demokrasi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah dan norma Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana yang ter-amanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila yakni dalam sila ketiga Persatuan Indonesia.

Membincangkan persoalan negara tentu tidaklah mudah semudah membalikkan telapak tangan. Sebab negara adalah satu struktur kehidupan yang dikelolah oleh satu pemerintahan yang sah berdasarkan undang-undang. Pemerintahan adalah segenap potensi kehidupan negara yang menjalankan setiap regulasi atau undang-undang yang sudah menjadi keputusan politik pemerintah. Karena itu, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah sekitar 240 juta jiwa dengan gugusan pulau-pulau yang terbanyak di dunia dan garis pantai terpanjang di dunia, sehingga dengan kondisi tersebut sangat tidak mudah untuk mengurus negara yang terpisah satu sama lain dalam arti kata negara kepulauan.

Berdasarkan sejarah terbentuknya negara Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para founding fathers (bapak bangsa) seperti Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya adalah sebuah catatan sejarah terpenting ditengah gejolak kebangsaan disaat itu. Kolonialisme penjajahan Belanda dan Jepang yang kurang lebih dari 350 tahun menduduki Indonesia bukanlah hal yang sepele mengingat trauma masa lalu semakin terbentuk dalam benak pemikiran bangsa Indonesia. Walau dengan kekuatan ulama, cendikiawan dan kaum muda saat itu NKRI harus memerdekakan diri dari kepungan kolonialisme penjajah, sehingga tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari terpenting bagi bangsa Indonesia sebab saat itu adalah masa dikumandangkannya Proklamasi sebagai pernyataan politik Bangsa Indonesia kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Walau tak sepenuhnya saat itu bangsa Indonesia terlepas dari konflik baik yang dari dalam maupun dari luar negera Indonesia. Terbukti pasca Proklamasi Indonesia beberapa Agresi Militer Belanda terus di lancarkan, sehingga dengan kondisi demikian di Gelarlah beberapa perjanjian untuk meredam konflik dan sekaligus gencatan senjata. Seperti perjanjian Linggar jati, Roem Royen, Konfrensi Meja Bundar di Den Haaq, dan beberapa tempat perjanjian lainnya.

Dan sebagai negara merdeka, Indonesia ingin meyakinkan kepada dunia bahwa NKRI adalah negara yang memiliki kedaultan sendiri dan undang-undang negara sendiri. Bahkan dalam sejarah di catat dengan tragis bagaimana goncangan ideologi Pancasila oleh kelompok komunis yang ingin mengganti menjadi Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunis), sehingga gerakan ini mendapat perlawanan dari berbagai pihak baik dari kaum santri, kaum muda, bahkan para ulama serta pendiri bangsa menolak berdiirinya Nasakom sebagai ideologi negara. Hingga membawa petaka dengan diculik dan dibunuhnya beberapa jenderal dan dikuburkan dilubang buaya. Trauma ini tentu tidaklah mudah dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai luka sejarah. ***