Oleh: Angga Putu Soemardi


Kalimat ketahanan pangan beberapa tahun terakhir sering digunakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sebagai bagian dari program kerja Pemerintah untuk menjaga stabilitas Negara.

Merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang panngan, disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Hak mendapatkan pangan merupakan bagian dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996).

Jika merujuk pada hal tersebut, maka ketika masyarakat sulit mendapatkan pangan atau harga pangan yang melambung tinggi, maka sudah termasuk dalam kategori pelanggaran HAM.

Sekalipun di Indonesia pangan sering diidentikkan dengan beras, namun daging sapi sebetulnya termasuk dalam satu di antara pangan hewani yang banyak di konsumsi masyarakat Indonesia.

Hari ini, hampir seluruh wilayah Indonesia masyarakat mengeluhkan tingginya harga daging sapi yang mencapai Rp 180 ribu per kilogram. Tak terkecuali di tempat penulis tinggal yaitu Belitung Timur ( tertinggal tercinta).

Harga daging sapi yang melambung tinggi membuat sejumlah pembeli terkejut dan bingung. Akibat dari tingginya harga jual daging sapi di pasaran. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah keluarga pada Idulfitri 1442 Hijriyah ini terancam tidak dapat menikmati makanan khas lebaran yaitu rendang yang berbahan dasar daging sapi (miris).

Sebagian orang menganggap kenaikan harga daging sapi saat menjelang lebaran menjadi hal lumrah. Tetapi menurut penulis, kalau hal ini terus terjadi setiap tahunnya maka ada yang salah dalam kebijakan ataupun program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Karena segala urusan yang berkaitan dengan pangan di daerah selain menjadi tanggung jawab Bulog juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas perdagangan dan koperasi ataupun dinas pertanian dan peternakan.

Keadaan yang terjadi di lapangan saat ini harus segera diatasi melalui gerak cepat pemerintah daerah melalui keputusan dan kebijakan yang efektif, efisien serta tepat sasaran. Apabila pemerintah tidak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen yang layak menerima pangan dalam kondisi baik dan murah sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang.

Muncul sebuah pertanyaan, kenapa pemerintah daerah tidak dapat membentuk satuan khusus (satsus) ataupun satuan tugas (satgas) yang berfungsi untuk mengawasi dan menjaga stabilitas harga jual daging sapi dipasaran selama Ramadan hingga menjelang lebaran seperti saat ini.

Hal tersebut sungguh sangat disayangkan mengingat pemerintah daerah seharusnya peka (bukan peko) dan paham akan kondisi dilapangan belajar pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kabar kenaikan harga daging sapi setiap menjelang lebaran sudah menjadi pemberitaan yang mainstream selama satu dekade terakhir.

Apabila pemerintah daerah tidak mampu mengatasi problematika yang terjadi, maka pemerintah telah gagal dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Ketika terjadi situasi dan kondisi yang saat ini dialami oleh Belitung Timur dan sejumlah daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya karena ulah oknum yang semata-mata ingin mendapatkan keuntungan lebih, dari hukum ekonomi supply and demand melainkan ada kebijakan yang tidak tepat atau mungkin tidak berjalan dengan baik selama beberapa waktu sebelum ini.

Last but not least jikalau, Pemerintah memang sulit untuk meredam aksi tengkulak di Pasar saat ini. Setidaknya permohonan maaf kepada masyarakat harus diutarakan untuk meredam kekecewaan masyarakat atas tingginya harga daging sapi dipasaran pada tahun ini.

Sebagai masyarakat awam, saya, anda, dan kita semua hanya bisa pasrah dengan keadaan dan berharap sebuah keajaiban terjadi sembari menanti Aksi Nyata Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Permasalahan melonjaknya harga daging sapi.(*)