Dalam suatu Riwayat Plato pernah bersabda bahwa, “Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah
pangkal dari kebahagiaan”


Penulis: Muhamad Kris Mulyanto

Berbicara soal kebahagiaan iyalah berbicara tentang kehidupan, dimana keadilan, kebenaran, kebebasan menjadi faktor penting dalam menggapai kebahagiaan, dan keadilan, kebenaran, kebebasan bisa di peroleh dari pendidikan, pendidikan yang bisa membebaskan, membenarkan, dan adil, akan membuat dampak yang sangat baik bagi kehidupan, dan kebaikan itu akan mewujudkan kebahagiaan, akan tetapi kini pendidikan tidak lagi menjadi salah satu alat untuk menggapai itu.

Pendidikan memang menjadi salah satu pokok masalah dari sekian banyak tantangan nasional hari ini mulai dari masalah ekonomi, politik , moneter, fiskal, hukum, ham. Yang menjadi sorotan masalah dalam pendidikan ialah pendidikan tidak lagi menjadi cara untuk menjawab rekonstruksi masalah yang terjadi di tatanan nasional negara. Pendidikan hari ini yang tidak lagi menjadi jawaban atas penyelesaian masalah negara. Selain itu, dalam perjalanannya Pendidikan juga memiliki berbagai tantangan yang komplek, misalnya kebebasan dalam ilmu pengetahuan yang hari ini dipersulit lewat legitimasi legitimasi lembaga pendidikan, penilaian yang bersifat kalkulasi angka, komersialisasi pendidikan, dan jika dilihat dari kacamata Paulo Preire pendidikan yang sekarang terjadi di ibu Pertiwi sangat tidak memanusiakan manusia.

Sedikit mengulas pendidikan menurut Paulo Preire yang mana pendidikan yang membebaskan manusia memiliki tiga unsur yaitu: pengajar, pelajar, dan realitas dunia. Yang capaiannya pendidikan mampu menjawab segala masalah dalam tatanan negara. Dalam hal ini pemerintah memang diwajibkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu tertera jelas dalam pembukaan UUD RI alenia ke-4, Akan tetapi Melihat realitas dari pendidikan apakah pendidikan sudah sesuai dengan pembukaan konstitusi negara, apakah kebijakan negara dan pemimpin negara hari ini mampu menjawab Pendidikan menurut Paulo Preire tersebut, apakah ketiga unsur
tersebut saling berkaitan dan saling berkembang, ataukah malah menjadi bertentangan dengan sistem gaya pendidikan menurut Paulo Preire tersebut, misalnya pedidikan yang di candangkan oleh pemerintah wajib 12 tahun hari ini, apakah mampu menjawab tantangan sosial tentang kesetaraan akses, tantangan pendidikan dalam pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah, serta masyarakat mampu mendapatkan jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya. Hari ini, berbicara kesetaraan akses, apakah dengan program wajib sekolah 12 tahun itu akan membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sebagai manusia, akan tetapi apakah hasil yang di dapat dari wajib sekolah 12 tahun ini membuat masyarakat atau peserta didik menjadi sadar akan realitas yang terjadi, atau malah menjadi objek dari pendidikan itu sendiri, menjadikan manusia tertindas dari realitasnya sebagai manusia dan kesadarannya.

Hari ini kesetaraan akses masih menjadi salah satu masalah dalam pendidikan, karena dengan adanya wajib sekolah 12 tahun ini memungkinkan bahwa masyarakat tidak bisa memiliki akses untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Hari ini dalam data BPS menyatakan bahwa pada tahun 2017 angka partisipasi sekolah dari SD-SMP menurun dari 99,14% menjadi 95,08% , sedangkan angka partisipasi sekolah dari SMP-SMA juga menurun 95,08% menjadi 71,42% serta
angka partisipasi sekolah dari SMA – Pendidikan Tinggi jauh merosot hingga menjadi 24,77 %, melihat realitas hari ini dalam proses pendidikan saja masih terbilang tidak memanusiakan manusia, dengan metode pendidikan yang masih pedagodi dengan melibatkan pendidik yang
diibaratkan sebagai gelas yang penuh air dan peserta didik yang diibaratkan sebagai gelas kosong, bisa dibilang pendidikan satu arah. Dan itu menurut saya tidak memanusiakan manusia yang salah satu hakikatnya adalah kebebasan. Selain itu kesetaraan akses juga menjadi masalah
penting dalam pendidikan, dimana pemerintah yang menyediakan akses pendidikan seperti yang tertera dalam pasal 28 C ayat (1). Dilihat dari perjalanannya pemerintah memang memberikan akses pendidikan, akan tetapi akses tersebut sebenarnya di peruntukan untuk siapa, memang
benar hari ini juga pemerintah memberikan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan kurang mampu, Akan tetapi masih banyak pengaplikasian dari program pemerintah ini yang memang tidak tetap sasaran. Hari ini sebenarnya apakah cita cita mencerdaskan kehidupan bangsa ini
hanyalah menjadi angan-angan dan akan terus menerus menjadi cita-cita bagi bangsa.

Melihat kurikulum hari ini juga sangat terlihat bahwa hari ini peserta didik hanyalah menjadi objek dari pendidik, bukan menjadi subjek dalam pendidikan ini, karna menurut Paulo preire pendidikan seperti ini lah yang menjadi langkah awal dehumanisasi, dengan model sistem gaya bank mengibaratkan murid sebagai deposito dan guru lah sebagai investor, ibarat murid sebagai wadah dan guru sebagai air yang mengisinya misalnya; guru mengajar, murid belajar; guru memilih apa yang id ajarkan, murid menyesuaikan diri; guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya; dll. Dengan adanya program pemerintah wajib sekolah 12 tahun apakah bisa menjadi salah satu ukuran bagi peserta didik untuk melihat realitas dunia dengan kurikulum pendidikan yang seperti itu.

Sebenarnya pendidikan ini merupakan salah satu cara untuk membuka kesadaran masyarakat terhadap realitas dunia yang menindas atau tertindas, bukan malah menjadi alat untuk membangun peradaban untuk menggapai kebahagiaan menurut yang di sampaikan Plato di awal
tulisan ini dibuat.

Disisi lain, dalam Perjanjian umum tentang perdagangan jasa (GATS) yang menjadi salah satu perjanjian dalam otoritas perdagangan dunia (WTO) pada Januari 1995, menyebutkan bahwa ada 12 sektor perdagangan yang harus dikomersilkan yang mana digerakkan oleh sektor swasta, dan
pendidikan masuk kedalam perjanjian tersebut yang dampaknya akan menyebabkan pendidikan yang hanya mampu diakses oleh segelintir orang. Pendidikan yang harusnya menjadi ruang publik kini malah berganti menjadi ruang privat, lewat kebijakan dunia yang dipenetrasikan dalam kebijakan nasional, seperti UU PMA yang menyediakan keleluasaan untuk pemodal mengambil alih beberapa sektor dalam ruang publik, dan diperkuat dengan hadirnya UU PT TAHUN 2012 yang isinya memberikan keleluasaan untuk lembaga pendidikan mengatur dirinya sendiri, yang
menurut saya akan menyebabkan tidak sinkronnya pemerintah sebagai stakeholder dalam negara dengan lembaga pendidikan yang menjadi ujung tombak dalam peradaban suatu negara. Dengan bentuk pendidikan seperti ini akan menyebabkan pendidikan hanya bisa di akses beberapa kalangan.

Dari shahabat Abi Shirmah radhiyallahu Ta’ala ‘anhu beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:

“Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia.” Harusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi di Indonesia, karena

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene adalah negara yang memiliki manusia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam situasi seperti ini bahkan sesuatu yang sangat moralis seperti agama sekalipun jelas bentuk pendidikan sekarang tidaklah di benarkan.

Bahkan dalam satu hadits, nabi pernah bersabda, “Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya belajar semata-mata bagi Allah itu merupakan kebaikan, dan mempelajari ilmu merupakan tasbih, dan membahasnya merupakan jihad, dan mencarinya merupakan ibadah, dan mengajarkannya merupakan sedekah sedangkan menggunakannya ba upgi orang yang membutuhkannya merupakan Qurban (pedekatan diri kepada allah)”.

Maka jelaslah pendidikan harus dibebaskan untuk ruang publik, yang nantinya bisa mengarahkan manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa terarah menuju kebahagiaan.