Oleh: Angga Putu Soemardi


Hari otonomi daerah (OTDA) yang diperingati setiap 25 April menjadi satu dari sekian banyak kegiatan seremonial di negeri ini yang menurut saya tidak berdampak apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada 2021 ini, di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri ini, kegiatan peringatan hari OTDA yang digelar secara virtual bertema ‘Bangun Semangat Kerja & Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju’.

Belakangan kalimat-kalimat gotong royong kembali dikumandangkan walaupun dalam prakteknya sulit direalisasikan. Penggunaan kalimat gotong royong dalam peringatan kali ini mungkin juga bermaksud untuk mengenang sosok yang menetapkan tanggal 25 April jatuh sebagai hari otonomi daerah. Sosok yang dimaksud adalah Presiden Soeharto.

Pada 7 Februari 1996 melalui Keputusan presiden Nomor 11 Tahun 1996, ia menetapkan 25 April sebagai hari otonomi daerah. Kemudian pasca Soeharto lengser, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disahkan dan di revisi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004.

Meskipun telah diatur dalam Undang-undang, sebetulnya saat ini masyarakat di daerah tidak dapat memahami secara utuh apa itu otonomi daerah dan bagaimana tujuan, hak dan kewajibannya.

Secara etimologi kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang artinya diri mereka sendiri dan namos artinya hukum atau aturan. Berarti, otonomi daerah merupakan kewenangan mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Dalam tulisan ini kita tidak akan membedah otonomi daerah seperti di bangku perkuliahan karena tulisan ini hanyalah opini belaka.

Tulisan ini mengajak kita untuk merefleksikan diri, baik sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat yang tinggal di kabupaten/kota di Indonesia terhadap kebijakan otonomi daerah yang sudah berlangsung sekian lama.

Hal baik apa yang sudah kita rasakan sebagai dampak dari penerapan kebijakan otonomi daerah ataupun kendala apa yang terjadi dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga merugikan kita sebagai masyarakat.

Memasuki dekade ketiga UU Otonomi Daerah hal apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi dalam pembangunan suatu daerah baik secara fisik maupun pengembangan sumber daya manusia di daerah masing-masing pembaca. Silakan dijawab sendiri.

Namun secara garis besar dan semoga tidak keliru, penulis memandang bahwa kebijakan otonomi daerah tidak banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan serta pembangunan ekonomi di sejumlah daerah masih belum merata dan bahkan hanya sedikit saja mengalami pertumbuhan.

Bahkan tak jarang kebijakan otonomi daerah justru merugikan daerah itu sendiri. Secara kasat mata otonomi daerah hanya menguntungkan sebagian kecil warga negara yang tinggal di daerah. Yaitu mereka yang memiliki modal finansial berlebih dan memiliki kecakapan dalam berpolitik sehingga berkesempatan menjadi raja-raja kecil di daerah yaitu anggota legislatif ataupun menjadi kepala daerah.

Menyoal perihal wewenang pemerintah daerah dalam pertambangan, jika pada awal-awal otonomi daerah dijalankan kebijakan terkait tambang diserahkan kepada daerah tingkat II.

Pada medio ini, perlahan kebijakan tersebut mulai ditarik menjadi wewenang daerah tingkat I (provinsi) dan bukan tidak mungkin melalui Undang-undang Omnibus Law kebijakan terhadap aktivitas tambang di daerah akan menjadi wewenang pemerintah pusat sepenuhnya. Kian hari, kebijakan-kebijakan yang menjadi wewenang otonomi daerah mulai tergerus dan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Lantas untuk apa otonomi daerah tetap dijalankan kalau dalam bidang-bidang strategis daerah tak bisa lagi memutuskan dengan sendirinya.

Harusnyt otonomi daerah dibarengi dengan aksi dari pemerintah daerah yang cepat dan tanggap dalam menjalankan roda pemerintahan. Terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengoptimalkan jam kerja dan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang diputuskan dalam peraturan daerah.

Selain dari lambannya kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah, hal yang terkadang membuat masyarakat kecewa adalah banyaknya kemunculan koruptor-koruptor daerah yang menggelapkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Sehingga fasilitas ataupun bantuan yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat di daerah menjadi tersendat atau bahkan mungkin gagal untuk diterima dan dinikmati oleh masyarakat. Otonomi daerah secara tidak langsung telah melahirkan raja-raja kecil baru dan koruptor-koruptor baru di daerah.

Demikianlah tulisan singkat ini kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keilmuan dan keadaan yang sebenarnya sesungguhnya penulis hanyalah orang awam saja. Namun merasa prihatin akan kebijakan otonomi daerah yang tidak berdampak banyak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tulisan ini sebagai pelepas hasrat penulis yang sudah lama ingin menulis namun terhalang kesibukan.(*)