Pemerintah Republik Indonesia melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memutuskan untuk melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak 2020 meskipun Pandemi belum berakhir sepenuhnya. Keputusan tersebut menjadi oase bagi para calon yang (mungkin) sudah tidak sabar untuk bertarung menduduki kursi kepala daerah.

Adapun dalam Pilkada serentak 2020 akan diikuti oleh 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota. Namun beberapa daerah menyatakan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pelaksanaan Pilkada salah satunya adalah kota asal Presiden Jokowi yaitu Solo.

Persoalan anggaran yang mungkin akan bertambah jika mengadakan Pilkada di tengah pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Karena sebagian dana ataupun anggaran yang dimiliki oleh daerah telah dialihkan untuk penanganan Covid-19. Selain itu adanya wacana untuk menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menghindari kerumunan massa dalam jumlah besar juga akan berdampak pada penambahan anggaran.

Selain penambahan jumlah TPS, Mengadakan Pilkada serentak ditengah Pandemi dengan pelaksanaan protokol Covid-19 juga akan menambah besar anggaran untuk membeli perlengkapan tambahan yang digunakan untuk melaksanakan protokol Covid-19 seperti termo gun, sabun untuk ngocok mencuci tangan, wadah penampung air, masker dan mungkin alat pelindung diri (APD).

Selain sejumlah peralatan tambahan diatas KPU selaku penyelenggara pemilu juga diminta untuk mencarikan solusi pengganti tinta celup. Muncul beberapa opsi seperti tinta semprot dan tinta tetes. Lagi-lagi semuanya akan berdampak pada penambahan anggaran. Belum lagi persoalan alat untuk melakukan pencoblosan jarum yang biasa digunakan untuk mencoblos apakah akan disediakan oleh KPU satu pemilih satu jarum atau pemilih diminta untuk membawa jarum masing-masing dari rumah dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh KPU sebelumnya atau mungkin akan ada petugas yang melakukan sterilisasi jaurm.

Belum lagi munculnya wacana tentang pemilih akan dilakukan rapid test sebelum memasuki TPS. Annus Horribilis. Pilkada Tahun Yang Mengerikan. Beberpaa hal diatas hanyalah sebagian kecil dari tangangan melaksanakan Pilkada serentak ditengah Pandemi. Masih banyak persoalan lain yang jika dijabarkan akan membuat pusing seperti aturan main kampanye saat Pilkada. Jika diputuskan kampanye dilakukan online ataupun virtual bagaimana KPU dapat mengawasi kampanye yang disampaikan lewat aplikasi pesan instan WhatsApp atau kampanye melalui Netflix misalnya. Kalau KPU bingung coba tanya KPI. Jika tidak ada aturan yang jelas mengenai mekanisme kampanye menggunakan media soial tentunya hal tersebut akan menyulitkan kinerja pengawasan pemilu. Silahkan bapak-bapak yang terhormat berpikir dan mencari solusinya, yang jelas jika Pilkada Serentak pada bulan Desember tetap dilaksanakan dan pandemi belum berakhir tentunya ada peluang usaha yang cukup menarik yaitu berjualan rapid test alat pelindung wajah atau face Shield, masker dan serta sarung tangan.