Sepertinya pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak 2020 tak akan mengalami penundaan yang panjang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis jadwal yang dimulai dari proses pengumuman pendaftaran pasangan calon (paslon) pada 23 Agustus-3 September. Lalu 4-6 September pendaftaran paslon. Selanjutnya verifikasi pesyaratan pencalonan dilakukan 22 September dan penetapan calon pada 23 September. Serta pada 24 September pengambilan nomor urut paslon.

Kemudian KPU memberikan pihak yang berkeberatan agar menyampaikan permohonan sengketa pada 23 September-9 November. Dilanjutkan kampanye 26 September-5 Desember. Selanjutnya masa tenang 6-8 Desember, disusul pemungutan suara 9 Desember. Dan penghitungan dan rekapitulasi suara 9-26 Desember.

Nomenklatur penyelenggaraan pilkada serentak tentu menyisakan
berbagai respon dari berbagai pihak—yang memandang pilkada serentak 2020 di tengah pendemi Covid-19 akan rawan money politics.

Asumsi ini tidak seluruhnya salah dan tak seluruhnya benar. Pilkada serentak 2020 tentu bukan karena keterpaksaan, sebab hal ini diatur dalam undang-undang pemilu sesuai konstitusi negara. Bahkan semestinya Juli 2020 lalu sudah digelar, tapi karena adanya wabah virus corona ini, semuanya tertunda.

Dilaksanakan karena tuntutan konstitusi negara tentu bukan hal mudah. Ada beberapa asumsi yang bisa dilihat karena situasi pendemi ini. (1) Anggaran penyelenggaraan pilkada meningkat, jika melihat aspek protokol kesehatan, penyediaan APD (alat pelindung diri) bagi pihak penyelenggara mulai dari tingkat KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) hingga KPU, serta relawan lainnya. Bahkan yang lebih rentan adalah para pemilih. Ancaman kesehatan harus menjadi skala prioritas dalam penyelenggaraan pilkada ini.
(2) Ancaman politik uang begitu menganga di depan mata, saat melihat kondisi ekonomi masyarakat yang serba terpuruk. Bahkan patut dicurigai bansos, BLT (bantuan langsung tunai) bisa saja
digunakan sebagai instrumen kepentingan politik tertentu. (3) Akan menyebabkan tingkat partisipasi politik yang rendah. Sebab masyarakat pemilih yang mengalami tekanan ekonomi, belum lagi sarana pemenuhan protokol kesehatan yang tidak ada, tentu membuat masyarakat pemilih bersikap apriori atau bermasa bodoh sehingga tak menyalurkan suaranya. Semua aspek itu pada dasarnya menjadi perhatian pemerintah dan penyelenggara pemilu, yang bukan semata melaksanakan undang-undang, tetapi aspek psikologis
pemilih harus menjadi perhatian serius.

Tingkat kerawanan itu akan terbuka lebar bila semua aspek tersebut tak diedukasi sejak dini. Bukan soal KPU yang telah meminta anggaran
yang besar untuk penyelenggaraan pilkada serentak di era pendemi ini, tetapi paling tidak, penyelenggara pemilu merumuskan pola edukasi yang elegan dalam rangka menjaga tingkat partisipasi politik. Bukan sekadar menyelenggarakan alih-alih atas nama undang-undang atau negara.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Centre (IBC) memaparkan tema Pilkada 2020 dalam Cengkraman Covid-19 “Ancaman Virus Money Politic”.

Ia mengatakan, pilkada dan pandemi Covid -19 menyebabkan lahirnya beberapa kebijakan baik keppres (keputusan presiden) maupun peraturan pemerintah.

“Pandemi Covid-19 memberikan dampak lahirnya Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang rencana akan diselenggaran pada Desember 2020″.

Dalam tradisi politik sejak 2005 lalu yang dikenal dengan pilkada langsung, kelihatannya politik uang sulit dibendung. Politik transaksional seakan menjadi budaya politik baru dalam kehidupan demokrasi kita.

Bahwa dalam politik uang terdapat lima dimensi yakni pembelian calon (candidacy buying), pembelian suara (vote buying), politisasi kebijakan anggaran, politisasi birokrasi dan politisasi penyelenggara pemilu.

Menyoal relevansi politik anggaran dalam demokrasi pemilu—bahwa dalam pengusungan calon, di luar calon perseorangan yang mana calon diusung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol—kepala daerah memiliki otoritas dan kewenangan buat merencanakan dan menetapkan APBD. Sehingga calon kepala daerah petahana yang berangkat dari koalisi parpol memiliki potensi melakukan politisasi anggaran.

“Ada potensi calon yang berasal dari petahana untuk melakukan politisasi anggaran yang bertujuan untuk pemberian dana ke partai atau menyiapkan dana kampanye pertarungan Pilkada 2020”.

Bahkan (mungkin) dana bansos, BLT menjadi gerakan politik buat menjebak masyarakat pemilih. Dan petahana berpeluang besar bisa melakukan hal itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bicara soal risiko-risiko yang terjadi jika pilkada tetap dilakukan pada masa pandemi Covid-19. KPK menyebut, program penanganan Covid-19 berpotensi menjadi alat politik uang.

“Risiko yang dihadapi, politik uang akan bersembunyi di
program COVID-19,” kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko dalam diskusi bertema
‘Menolak Pilkada di Tengah COVID-19: Perspektif Ancaman Politik Uang/Korupsi pada Pilkada 2020′, Selasa (16/6/2020).

Sujanarko melihat potensi politik uang bisa muncul dengan
memanfaatkan program bansos penanganan Covid-19. Sebab,
menurutnya, hal itu sudah terlihat saat bansos yang justru dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.

“Karena bansos itu kemarin banyak juga yang viral medsos digunakan untuk kampanye, yang celakanya bansos itu diberikan bukan by name dan by address, tapi dalam bentuk uang tunai dan ini akan sangat berbahaya dalam konteks korupsi,” sebutnya.

Ia juga mengatakan pilkada di tengah pandemi ini berpotensi mengurangi partisipasi publik. Jika partisipasi publik rendah, potensi terjadi terjadi korupsi bisa makin tinggi.

“KPK punya pengalaman menarik. Ada satu wilayah kota di Sumatera yang berkali-kali ditangkap KPK. Apa yang terjadi saat pemilu kemarin partisipasi pemilih sangat rendah, kalau nggak salah 26 persen. Bisa dibayangkan dengan persentase yang rendah itu, kalau ada empat kandidat saja, kira-kira para pengusaha yang korup itu bisa mengkooptasi pilkada,” ujar Sujanarko.

Karena itu ancaman politik uang dalam politik juga ancaman bagi keberlangsungan demokrasi. Obligator vote (penjual suara) semakin rawan dengan “uang dan sembako” atas nama keprihatinan, tetapi itu paket politik yang terselubung.

Sebab itu demokrasi harus diselamatkan dengan politik yang etis dan masyarakat harus dikeluarkan dari pakem nuraninya agar tak lagi terjebak pada politik transaksional.

Sebisa mungkin pendemi bukan alasan yang rasional untuk menerima segala bentuk rayuan hasrat dan syahwat politik dalam pilkada serentak. Sehingga butuh pengawasan strategis dan kuat dari semua kalangan untuk menjaga dimensi etis politik dan marwah demokrasi.